Bukan Karangan Bunga dan Pesta Rakyat, Ketua SMSI Karawang Soroti Awal Kinerja Aep - Maslani : Mau Apa ?
0 menit baca
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Karawang, Suhlan Pribadi, menyoroti langkah awal kinerja Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan Wakil Bupati H. Maslani. Ia mempertanyakan gebrakan konkret yang akan diambil pasangan kepala daerah tersebut setelah resmi dilantik.
Menurut Suhlan, di awal masa kepemimpinan ini, Aep-Maslani harus berfokus pada persoalan mendasar yang telah dijanjikan saat kampanye.
"Kalau mengingat kampanye dulu, para calon ini pernah menyampaikan janji politik dalam visi-misinya. Nah, sekarang setelah dilantik, janji itu harus segera direalisasikan. Misalnya, perbaikan jalan rusak atau masalah lainnya yang menjadi perhatian saat kampanye, itu harus diselesaikan karena sifatnya mendesak," ujar Suhlan pada Kamis 20 Februari 2025.
 |
| Foto : Ketua SMSI Karawang, Suhlan Pribadie |
Lebih lanjut, Suhlan menjelaskan bahwa dari sudut pandang umum, permasalahan dasar di Kabupaten Karawang mencakup pengangguran, sampah, dan berbagai isu krusial lainnya.
"Nah, kebijakan riil apa yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut? Karena kalau berbicara soal program, itu harus menyentuh hal-hal yang mendasar," tegasnya.
Suhlan juga menegaskan bahwa janji-janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat harus direalisasikan, tanpa alasan efisiensi anggaran yang kini tengah diterapkan oleh pemerintah daerah.
"Saat kampanye, tidak ada pembicaraan soal efisiensi atau krisis anggaran seperti sekarang. Jadi, janji politik tetap harus ditepati," katanya.
Meski memahami bahwa efisiensi anggaran merupakan bagian dari sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat, Suhlan menilai kondisi keuangan APBD Karawang sebenarnya tidak mengalami defisit parah.
"Kalaupun ada masalah dalam penyerapan anggaran, bukan berarti Karawang tidak punya dana. Ini berarti ada sistem yang tidak berjalan dengan baik. Jangan sampai efisiensi justru dilakukan pada sektor-sektor fundamental, seperti bantuan kepada petani, infrastruktur pertanian, bansos, bansara, maupun infrastruktur lainnya," paparnya.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya mengikuti kebijakan efisiensi dari pusat tanpa mempertimbangkan kebutuhan daerah yang mendesak.
"Jangan sampai ikut-ikutan kaget dengan kebijakan efisiensi dari pusat. Pusat melakukan efisiensi, kita juga ikut-ikutan efisiensi. Padahal, janji politik tetap harus direalisasikan. Efesiensi hanya berlalu untuk belanja dinas dan semacamnya," pungkasnya. (Red)
