Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menuntaskan permasalahan jalan rusak di provinsi tersebut.
Dalam rapat koordinasi bersama pejabat Provinsi Jawa Barat, ia menginstruksikan agar seluruh pendapatan dari pajak kendaraan sebesar Rp8 triliun dialokasikan penuh untuk pembangunan dan perbaikan jalan.
 |
| KDM Bakal Alokasikan Pajak Kendaraan Untuk Perbaikan Jalan |
“Kalau pendapatan dari pajak kendaraan ini dialokasikan secara konsisten untuk infrastruktur jalan, kita bisa menyelesaikan seluruh perbaikan jalan provinsi dalam satu tahun saja,” ujar Dedi, Senin (27/1/2025).
Pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat saat ini mencapai Rp8 triliun, terdiri dari Rp5 triliun pajak kendaraan dan Rp3 triliun dari balik nama kendaraan. Namun, anggaran perbaikan jalan pada tahun sebelumnya hanya sekitar Rp900 miliar.
“Ini tidak logis. Dengan pendapatan Rp8 triliun, kita seharusnya bisa menyelesaikan kebutuhan infrastruktur jalan hanya dengan Rp4 triliun. Bahkan, jalan provinsi bisa dilapis dua tingkat,” tambahnya.
Dedi Mulyadi menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Menurutnya, pendapatan dari pajak kendaraan harus benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk infrastruktur jalan, termasuk pembangunan flyover, underpass, hingga pengembangan transportasi massal seperti LRT dan BRT.
“Rakyat bayar pajak, mereka berhak menikmati jalan yang baik. Kalau ini di Amerika, pasti rakyat menggugat jika jalan tetap rusak meski pajak kendaraan tinggi,” tegasnya
Dedi juga menegaskan bahwa kepemimpinannya berorientasi pada masa depan dan bukan mencari popularitas semata.
“Seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan demi masa depan. Kalau kebijakan ini dibenci beberapa pihak, itu bukan masalah. Yang penting, rakyat merasakan manfaatnya di kemudian hari,” ujar Dedi.
Selain itu, Dedi mengungkapkan rencana untuk menggunakan pendapatan pajak kendaraan sebagai modal investasi membangun jalan tol tanpa melibatkan pihak swasta.
“Dengan pengelolaan yang konsisten, kita tidak perlu bergantung pada investor swasta untuk membangun jalan tol di Jawa Barat,” jelasnya.(*)
