Pemkab Karawang di Anggap 'Cuek', Perda DTA di Usulkan di Cabut
Rabu, Juni 05, 2024
Pendidikan Diniyah Taklimiyah Awaliyah (DTA) di Karawang semakin minim perhatian Pemkab Karawang. Pasalnya, selain Biaya Operasional Perawatan Fasilitas (BOPF) yang belum begitu menyentuh kesejahteraan para guru DTA lantaran cenderung 'stagnan' setiap tahun, insentif Honor Daerah (Honda) tahunan jelang idul Fitri yang belum merata dan kuota terbatas.
 |
| Foto : Muslim Hafidz |
Belum lagi, maraknya DTA yang masih 'nebeng' dan belum memiliki bangunan permanen, masih setengah hati dibantu lewat Aspirasi DPRD, CSR, Anggaran reguler hingga Dana Desa untuk menopang fisik, mebelar dan sarana prasarananya sekalipun.
Ternyar saat daftar ke bangkus sekolah, Syahadah/Ijasah DTA juga yang seharusnya menjadi syarat wajib yang memiliki poin tinggi bagi semua siswa lulusan SD saat hendak masuk bangku SMP/Mts di gelaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dianggap masih di cueki Pemkab Karawang.
Padahal, DTA yang merupakan lembaga keagamaan yang mencetak generasi islami ini sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2013 di era Bupati Dadang S Muchtar.
Menyikapi ini, aktivis NU Karawang Muslim Hafidz mengaku geram atas kebijakan Pemkab Karawang perlakuannya terhadap lembaga pendidikan keagamaan seperti DTA. Bukan saja soal tidak pro anggaran terhadap DTA, tetapi juga pelaksanaan norma yang tercantum dalam Perda juga masih setengah hati di jalankan Pemkab seperti syarat masuk SMP, dimana setiap siswa SD yang muslim harus mendapati syahadah DTA dan sertifikat baca tulis Al Al quran yang kemudian menjadi syarat wajib, dan memiliki bobot nilai kelulusan pendaftaran yang baik.
"Jika selama lebih dari 10 tahun Perda DTA ini terbit kondisi ini tidak malah lebih baik, saya usulkan agar Pemkab untuk sekalian mencabut Perda DTA, toh lagi pula sama pemkab tidak dilaksanakan, " Ungkap Jebolan Fisip Universitas Indonesia (UI) ini, Selasa (4/6/2024).
Kabid Pendidikan Dasar Disdikpora Karawang Iriyanto mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dulu dengan seksi subkoor Kurikulum dan GTK terkait hal ini. "Nanti saya koordinasi dulu, ini karena PPDB di GTK dan Kurikulum, " Katanya sampai berita ini di tulis. (**)
