DPRD Minta Pemkab Karawang Sokong Penuh Dinas-Dinas Terorentasi Ekonomi Kerakyatan

 Masih lemahnya perkembangan perekonomian kerakyatan di Kabupaten Karawang hingga berdampak dengan bermunculannya korban-korban akibat lintah darat atau bank Emok mendorong Komisi II DPRD Karawang untuk angkat bicara.(23/4/24).

Foto : H.Mahpudin Anggota Komisi II DPRD Karawang

H. Mahpudin Anggota DPRD Karawang dari komisi II menyebutkan, besarnya anggaran APBD II Kabupaten Karawang tahun depan harus berbanding lurus dengan kepentingan rakyat dan lebih kepada azas manfaat dengan menghidupkan perekonimian rakyat yang benar-benar memang sangat krusial dan terarah.

Ditegaskan H. Mahpudin, sangat diharapkan Pemkab Karawang lebih mendorong kepada sejumlah OPD dibawah pengawasan Komisi II untuk lebih kreatif dan inovatif lagi dalam pengembangan perekonomian kerakyatan untuk mendongkrak pengingakatan penghasilan perkapita baik itu secara kelompok, Koperasi atau pun perorangan juga bisa berbalik menghasilan PAD besar untuk OPD terkait. 

Dan tentunya sokongan Pemerintah tersebut harus dengan program-progam pro rakyat,nyata dan menggairahkan bukan sebatas ceremonial.

Misal Pemkab Karawang melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Pertanian,Perikanan, Pariwisata dan Kebudayaan atau DLHK membuat satu program unggulan yang pro rakyat dan bersifat signifikan, terukur, terarah dan berdaya guna selain fleksibel. Silakan Pemkab gelontorkan dana ABPD II ke dinas-dinas yang memang mengurus hajat orang banyak dengan gede-gedenya namun wajib jelas dalam pertanggungjawabannya. Tentunya itu lebih baik, manakala memberikan bantuan 200 juta kepada perkelopmpok dalam satu koperasi misalkan oleh Dinas Koperasi dan UKM bersumber APDD III dibandingan membanguan sebuah jembatan dengan bugjet 200 juta lewat dinas PUPR yang ujung hanya bangunan saja tidak ada timbal balik untuk menghasikan PAD, tegas Mahpudin.

Semua penting diberikan dana besar dari APBD II misal untuk dinas PUPR atau PRKP untuk membangun infrastruktur, namun dijaman kekinian Pemkab Karawang harus lebih terukur dan pro ekonomian kerakyatan dalam aplikasikan dana APBD II ,mengapa demikian karena prinisipnya untuk apa berdiri bangunan mewah dalam satu lingkungan disisi lain sekitarnya ada rakyat yang sengsara akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan dan minimnya bantuan dari pemerintah,ucap H. Mahpudin,menandaskan (*)