Praperadilan Tersangka Korupsi Firli Bahuri Resmi Ditolak Hakim

Hakim tunggal Imelda Herawati memutuskan permohonan praperadilan tersangka Firli Bahuri sebagai pemohon tidak dapat diterima, Selasa (19/12/2023), pukul 15.00 WIB. Firli, yang tetap sah menjadi tersangka korupsi berupa pemerasan itu, hanya diwakili tim kuasa hukumnya.

Tersangka Korupsi Firli Bahuri

"Mengadili, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon tersebut (Tim Penyidik Polda Metro Jaya). Dalam pokok perkara, satu (1), menyatakan praperadilan pemohon (tersangka Firli) tidak dapat diterima," kata Hakim Imelda, Selasa sore.

Dua, lanjut Hakim Imelda, membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil. "Demikian diputuskan dalam persidangan pada Hari Selasa, 19 Desember, 2023 oleh Imelda Herawati...diucapkan dalam persidangan untuk umum," kata dia.

Salah satu pertimbangan hakim adalah permohonan diajukan tersangka Firli tidak sekadar terkait urusan formil. Hakim juga menyatakan Firli menyerahkan bukti tidak terkait dengan praperadilan tersebut.

Hakim Imelda Tolak Praperadilan Tersangka Korupsi Firli Bahuri

Sidang praperadilan tersangka Firli telah digelar, sejak Senin (11/12/2023). Firli mengajukan permohonan sidang tersebut, setelah ditetapkan tersangka oleh Dittreskrimsus Polda Metro Jaya, pada Rabu (22/11/2023).

Penyidik Polda Metro Jaya menjerat Firli dengan sangkaan Pasal 12e, atau Pasal 12B, atau Pasal 11 Undang-undang (UU) 31/1999-20/2001. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sebab, tersangka Firli diduga melakukan korupsi berupa pemerasan, penerimaan gratifikasi, hadiah, atau janji. Dia diduga selaku ketua KPK melakukan permintaan uang kepada Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo terkait pengusutan atas laporan korupsi di lingkungan Kementan.

Penyidik menduga, jumlah uang diperoleh Firli, mencapai lebih dari Rp7 miliar dalam pecahan uang asing. Dalam praperadilan yang diajukan, Tim Pengacara Firli menyampaikan 10 permohonan kepada hakim.

Paling utama adalah meminta hakim tunggal praperadilan menyatakan penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya itu tidak sah. Tersangka Firli juga meminta hakim praperadilan menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadapnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahkan, tersangka Firli dalam permohonannya, memerintahkan Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasusnya. Selain itu, memohonkan kepada hakim, agar memerintahkan Polda Metro Jaya tidak menerbitkan kembali surat perintah penyidikan terkait kasusnya.()*