Kementerian Keuangan Tambah Bansos untuk Masyarakat Terdampak Elnino
Pemerintah menambah bantuan sosial untuk memitigasi dampak Elnino pada kelompok masyarakat rentan dan miskin. Penambahan bansos yang diberikan berupa tambahan bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Elnino.
“Tambahan bantuan tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat dari dampak Elnino yang menyebabkan kenaikan harga pangan. Seperti kita tahu, saat ini kenaikan harga beras terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Menurut Menkeu, tambahan bantuan beras akan disalurkan oleh Badan Pangan Nasional di Desember, untuk 21,3 juta kelurga penerima manfaat (KPM). KPM ini merupakan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan atau penerima bantuan sembako.
“Masing-masing KPM akan menerima 10 kilogram beras. Untuk tambahan bantuan beras ini, anggaran yang dibutuhkan sebesar 2,67 Triliun Rupiah,” ucap Menkeu.
Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Elnino, akan disalurkan Kementerian Sosial bagi 18,8 juta KPM bantuan sembako. Jumlah 18,8 juta itu merupakan KPM yang nama dan rekeningnya sudah terdaftar di Kementerian Sosial.
“Penerima manfaat akan menerima 200 ribu rupiah selama dua bulan, November dan Desember 2023. Untuk BLT Elnino dibutuhkan anggaran sebesar 7,52 triliun,” ujar Menkeu.
Dalam kesempatan berbeda, Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri juga menekankan pentingnya pemerintah merespon kenaikan harga pangan. Chatib juga mendorong pemberian bantuan bagi masyarakat rentan dan miskin yang terdampak kenaikan harga beras.
“Saya katakan, saya tidak lebih mengkhawatirkan kenaikan harga beras daripada kenaikan harga BBM. Karena kenaikan harga beras sangat sensitif secara politik, sehingga masyarakat harus dilindungi dari kenaikan harga pangan,” kata Chatib menegaskan.(*)