 |
| Foto Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan jajarannya |
"Kita siap untuk dilaksanakan evaluasi kalau itu memang yang terbaik melaksanakan evaluasi," ujar Yudo ditemui di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Agustus 2023.
Yudo memastikan setiap persoalan yang menyeret institusinya akan dievaluasi. Namun, Presiden Jokowi, kata Yudo, belum memberikan instruksi untuk melakukan evaluasi.
"Belum. Belum saya dipanggil," jelas Yudo.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menjelaskan evaluasi penting agar kasus serupa tak terulang di tubuh TNI. Dia ingin semua instansi bersih dari penyelewengan.
"Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewenangan, terjadi korupsi,” ujar Jokowi, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membantah pihaknya mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini buntut mundurnya pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur saat mendalami kasus korupsi di Badan SAR Nasional (Basarnas).
Yudo menyebut pihaknya hanya mengerahkan ahli hukum dari internal TNI ke KPK. Bukan batalyon.
"Kalau saya intervensi itu memerintahkan batalyon mana tak suruh geruduk situ itu namanya intervensi," ujar Yudo ditemui di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Agustus 2023.
Yudo membeberkan jajaran yang menyambangi KPK. Mulai dari Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, dan lainnya.
"Khusus untuk kita koordinasi sesuai dengn pakar-pakar hukumnya di TNI dan pakar hukum di KPK," bebernya.
Yudo menegaskan tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam kasus yang menjerat Kepala Basarnas, Marsekal Madya Henri Alfiandi. Ia menyerahkan sepenuhnya ke POM TNI.
"Yang punya kewenangan kan KPK dan POM (TNI)," jelas Yudo.
Sebelumnya, Mabes TNI menemui KPK dalam pembahasan penanganan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas, Jumat, 28 Juli 2023. Lembaga Antirasuah meminta maaf.
"Di sini ada kekeliruan dan kekhilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu, dalam rapat tadi menyampaikan kepada teman-teman TNI kiranya bisa disampaikan ke Panglima dan jajaran TNI atas kekhilafan ini, kami mohon dapat dimaafkan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Juli 2023.
Yudo Margono menegaskan tidak akan melindungi dua oknum anggotanya yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap pengadaan barang di Basarnas.
"TNI tidak akan melindungi yang salah. Yang bersangkutan ditetapkan tersangka dan sejak kemarin saya sudah tanda tangan untuk dilakukan penahanan dan itu sudah dilaksanakan," ucap Panglima TNI usai meninjau Latihan Gabungan TNI Dharma Yudha 2023 di Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran, Situbondo, Jatim, Selasa, 1 Agustus 2023.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Basarnas) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi (HA) dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Adm Afri Budi Cahyanto (ABC) sebagai tersangka dengan tiga orang lainnya atas kasus dugaan suap pengadaan barang di Basarnas.
"Saya selalu tunduk pada undang-undang. Mungkin banyak beredar di luar kami intervensi dengan kasus tersebut. Kami tidak mengintervensi itu," ujar Yudo Margono.
"Tentunya kita menegakkan hukum dengan santun. Sudah ada undang-undang yang mengatur itu, ya kita tentunya harus patuh dan tunduk terhadap undang-undang itu," katanya menambahkan.
Seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, lanjut dia, TNI tunduk pada Peradilan Militer sesuai Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997.
"Kalaupun Undang Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Untuk Umum, jadi menunggu apabila selama undang-undang ini belum diatur, sehingga menggunakan Peradilan Militer," katanya.
Panglima TNI menambahkan, masyarakat bisa mengikuti jalannya penyidikan (kasus dugaan suap di Basarnas).
"TNI tetap tunduk pada hukum dan saya tidak akan melindungi. Apabila salah harus mendapat sanksi, dan kalau berprestasi pasti kami beri penghargaan," ujarnya.(medcom/red)
