Papdesi Karawang usul admin layanan bank untuk setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan besaran Rp2.500 di evaluasi lagi pihak BJB. Hal itu terungkap saat para pengurus Papdesi tersebut, gelar audiensi bareng Bapenda Karawang pada Rabu kemarin (23/7/2023).
 |
| Foto : Pengurus Papdesi Karawang Saat Audiensi Bersama Bappenda dan BJB Karawang Soal Biaya Admin setoran PBB Pertransaksi |
"Jadi sebelumnya ini ada pengumuman berupa surat elektronik bahwa ada biaya admin layanan bank bagi Wajib Pajak (WP) PBB, dengan besaran dibawah Rp10 ribu gratis dan besaran PBB diatas Rp10 ribu bayar admin sebesar Rp2.500. memang nominalnya kecil, tapi tetap jadi membebani masyarakat dan petugas PBB di desa, kecuali memang bayar pajak mandiri. Karenanya, kita ingin solusi agar biaya ini di evaluasi ulang Bapenda dan BJB, " Kata Ketua Papdesi Karawang Deni Supriyatna SE kepada pelitakarawang.com, Kamis (27/7/2023).
Deni menambahkan, kita gelar audiensi bareng Bappenda ini adalah ingin tahu pernyataan dari BJB Karawang sekaligus ada solusi agar jangan memberatkan masyarakat. Sehingga di masa transisi ke virtual account ini, diharapkan ada pelatihan-pelatihan khusus kepada para petugas PBB yang mayoritas usianya sepuh di setiap desa.
"Kalau kenaikan besaran PBB itu saya kira sudah mulai penyesuaian. Cuma soal admin ini bisa berdampak pada setoran masyarakat. Disatu sisi kita di dorong setoran pajak bisa masuk banyak, disisi lain biaya admin ini juga berdampak pada psikologi masyarakat di tengah keuangannya yang mungkin kurang stabil, " Katanya.
Kades Kalijati Kecamatan Jatisari ini menambahkan, desanya Alhamdulillah di syukuri karena pemasukan PBB selalu diatas 75 persen pertahunnya. Tipsnya, adalah meyakinkan masyarakat bahwa semua infrastruktur desa yang ada di desa, itu tak lepas dari uang pajak masyarakat yang di setorkan. Sehingga, baik tanah darat dan sawah, setoran terus di upayakan optimal di Desanya.
Serapan ini, jangan sampai down lagi karena adanya admin bank yang memberatkan.
"Jadi kita minta evaluasi optimal soal ini, Alhamdulillah dari keterangan BJB dan Bapenda ada solusi soal biaya admin yang di kenakan ini. Jadi istilahnya bukan penghapusan biaya admin, tapi mencari solusi yang terbaik supaya tidak muncul biaya admin, " Ungkapnya. (Red)
